JAYAPURA—Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan  SKPD,  yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan PON  XX tahun 2020,  untuk menghindari terjadinya korupsi.

Demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan SDM  Johana  OA Rumbiak pada kegiatan Dukungan Layanan dan  Bimbingan Teknis Terkait Pelaksanaan dan Perubahan Kontrak dalam Menunjang Pelaksanaan PON XX di Papua di Swiss-Belthotel,  Jayapura, Kamis (2/5). 

Gubernur mengharapkan, dari kegiatan ini dapat mencegah keterlambatan kontrak, kontrak gagal, atau wan prestasi, sengketa kontrak, serta mencegah terjadinya kerugian negara dan tindak pidana korupsi dan pada akhirnya terhindar dari urusan yang berhubungan dengan aparat penegak hukum.

Gubernur juga mengakui,  jika pengadan barang dan jasa di Provinsi Papua belum berjalan secara efektif dalam menyambut PON XX tahun 2020 Papua. Dicontohkannya, beberapa pekerjaan di lapangan belum berjalan maksimal, hal ini disebakan oleh kapasitas aparatur yang menguasai bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih terbatas dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga memerlukan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis.

Disisi lain, lanjutnya, kurangnya kesadaran dari pimpinan, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta membentuk kelembagaan atau bagian yang bersifat permanen yang secara serius menangani urusan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia mengatakan,  dari 29 kabupaten/kota di Papua belum seluruhnya membentuk bagian yang secara permanen dan serius menangani bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kendati  demikian, terangnya, dengan semangat implementasi Perpres Nomor  16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, lebih khusus pada pasal 18-46, pasal 54-56 dan pasal 78-80 yang menjelasakan tentang persiapan pengadaan barang/jasa, perubahan kontrak, pengendalian kontrak, pemberian kesempatan, perpanjangan waktu, keadaan kahar, daftar hitam (black list), penilaian hasil pekerjaan dan lain sebagainya memerlukan dukungan SDM yang profesional dan lembaga permanen yang sejalan dengan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dan berkeadilan.

Gubernur juga mengajak semua masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dan terus mewacanakan gemah PON XX tahun 2020 diseluruh penjuru tanah Papua sampai pelosok gunung-gunung, lembah-lembah sampai ke kampung-kampung. (mdc)